EKONOMI LIBERAL

Banyak pengamat politik dan ekonomi yang mempersoalkan cawapres Boediono sebagai penganut mahzab ekonomi liberal yang populer disebut neo-liberal. Ironinya tidak banyak yang bisa memahami apa sebenarnya ekonomi liberal tersebut. Seringkali paham ini dipandang sebagai antek dari IMF, World Bank, ADB, dan WTO. Pandangan ini yang sebenarnya perlu diluruskan karena ekonomi liberal yang saat ini dianut oleh banyak negara bukanlah paham ekonomi liberal seperti pandangan Adam Smith yang menyerahkan sepenuhnya perekonomian kepada pasar. Kaynes dan Harold - Domar menyempurnakan pandangan Adam Smith tersebut dengan menyatakan pentingnya campur tangan pemerintah termasuk dalam kebijakan moneter dan fiskal, serta menyarankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Karena itu, Kaynes dan Harold - Domar bukanlah anti ekonomi liberal Adam Smith. Bahwa ekonomi liberal dapat memperkaya orang tertentu dan memperlemah kaum marginal ada benarnya. Benar jika kondisi liberalnya diganggu, contohnya keberadaan investasi yang diganggu. Karena sepanjang lapangan kerja lebih sedikit dari angkatan kerja maka angkatan kerja akan tertekan dan sebaliknya.

Kunci dari ekonomi liberal adalah INVESTASI.

Investasi akan datang jika ada jaminan regulasi, jaminan tenaga kerja dan jaminan hukum. Investasi akan menyerap tenaga kerja dan membayar pajak bagi negara sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalaupun ada, kelemahan ekonomi liberal adalah rentan terhadap tata ruang dan lingkungan, serta dapat menciptakan bussines cycle (terdapat titik jenuh pada saat over produksi).

Di era otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat melihat komoditi unggulan yang bersifat eksport dan dapat mengundang investasi sebanyak-banyaknya untuk dapat mengeksploitasi komoditi unggulan tersebut yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan sektor lain.

Pembangunan Pertanian Pangan

Pembangunan pertanian pangan di Indonesia sampai saat ini belum berhasil secara maksimal. Indikasi kekurang berhasilan itu dapat dilihat dari besarnya permasalahan pertanian pangan di Indonesia yang meliputi :

1. Kondisi Petani di Indonesia, antara lain :

·Lebih dari 5 juta KK petani adalah buruh tani tanpa lahan

·Pendidikan formal yang rendah

·Regenerasi petani yang rendah

·Teknologi yang rendah

·Produktivitas yang rendah

2. Masalah lahan pertanian di Indonesia, antara lain :

·Luas kepemilikan lahan petani yang sempit

·Produktivitas lahan menurun

·Alih fungsi lahan produktif khususnya ke sector industri dan perumahan

3. Masalah kebijakan dan birokrasi, antara lain :

·KKN

·Eksekusi dan evaluasi yang lemah

·Koordinasi antar lembaga yang lemah

·Birokrasi yang terlalu gemuk

4. Masalah pasar dan tataniaga, antara lain :

·Harga produk yang fluktuatif

·Penguasaan informasi dan akses pasar yang lemah

·Pembagian margin yang tidak adil

5. Masalah modal, antara lain :

·Modal petani yang kurang

·Sistem perbankan yang tidak mendukung

·Sistem ijon

6. Masalah mentalitas, antara lain :

·Kultur dan budaya petani

·Percaya pada mitos

·Kewirausahaan yang lemah

Kesimpulan :

Pertumbuhan pertanian pangan di Indonesia memiliki kaitan yang erat dengan pembangunan politik dan kebijakan politik yang dijalankan oleh suatu Negara. Karena itu adalah tugas utama dari pemerintah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan seperti di atas. Hal ini juga tidak terlepas dari seluruh pemangku kebijakan terkait, seperti lembaga legislatif, NGO, pelaku usaha., intelektual dan perguruan tinggi serta tentunya masyarakat petani itu sendiri.

Pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah perlu membuat kebijakan umum dan kebijakan teknis dengan melibatkan seluruh stakeholder dan yang paling utama kebijakan tersebut harus KONSISTEN, sehingga tidak menjadi suatu kebijakan sesaat akan tetapi dapat menjadi suatu kebijakan yang berkelanjutan sehingga output yang didapat dapat dirasakan secara bertahap oleh petani pada khususnya dan pembangunan pertanian pangan pada umumnya.

PERENCANAAN TRANSPORTASI KOTA

- Meningkatnya pendapatan masyarakat (walaupun belum tentu significant), jumlah penduduk yang bertambah, fasilitas dan subsidi pajak kendaraan dari Pemerintah, kemudahan mendapatkan kredit, serta perubahan kebijakan Pemerintahan (khususnya menyangkut fasilitas jalan serta rambu-rambu lalu lintas) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan berdampak pada peningkatan (yang significant) kepemilikan kendaraan pribadi khususnya roda 2 (sepeda motor).

- Jumlah kendaraan pribadi yang meningkat pesat akan mempengaruhi volume kepadatan jalan raya (baik jalan negara, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten) yang pada akhirnya akan mengakibatkan tingginya kemacetan lalu lintas dan memperpanjang waktu tempuh (keterlambatan).

- Untuk itu diperlukan suatu kebijakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan ORGANDA untuk membuat pengaturan rute angkutan umum secara lebih efektif dan dapat menjangkau keseluruh kecamatan sehingga efisiensi kendaraan umum dapat lebih ditingkatkan.

- Berkurangnya perjalanan angkutan umum akan berakibat pada berkurangnya pendapatan pelaku usaha disektor ini dikarenakan berkurangnya penumpang, peningkatan biaya operasional angkutan umum, sehingga frekuensi angkutan umum akan berkurang.

- Untuk itu diperlukan kebijakan dalam bentuk pemberian kredit lunak bagi pengusaha angkutan umum yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah serta penambahan usia peremajaan angkutan umum.

- Untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi diambil langkah pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi khususnya yang bersifat kredit.